Jumát 19 April 2024 Sekretaris Pengadilan Agama Mojokerto Syamsudl Dluha S.Kom,. M.HI mengikuti zoom meeting sosialisasi tentang panduan pengimputan data sewah rumah dinas Hakim pada aplikasi E-Bima. Acara diselenggarakan guna menindaklanjuti surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI tanggal 3 April 2024perihal pada pokok surat, maka diminta setiap Satuan Kerja untuk menginput data sewa rumahdinas Hakim untuk dilakukan analisa terhadap anggaran sewa rumah dinas tersebut denganmemperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. 1.Satuan kerja agar mengupload data gaji setiap bulan pada aplikasi e-Bima fitur inputgaji/gaji Hakim dan Pegawai,
2. 2.Melakukan update data riil volume kebutuhan anggaran sewa rumah dinas pada aplikasie-BIMA pada fitur spending Reviu/Analisa Pagu Sewa Rumah Dinas:
3. 3.Mendetailkan nama hakim yang menggunakan anggaran sewa rumah dinas padaspending Reviu/Analisa Pagu Sewa Rumah Dinas/Estimasi Bantuan Sewa Rumah DinasHakim (522141) update pada kolom aksi.

 

E-BIMA(Budgeting Implementation Monitoring And Accountability)merupakan suatu sistem yang dibangun sebagai sarana bantu untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga, sehingga dapat memudahkan para Pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara akurat dan real time.

Aplikasi ini dimaksudkan untuk membantu mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memiliki tiga fungsi sebagai berikut:

1. Mitigasi pelaporan keuangan untuk mengurangi risiko-risiko dalam pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar pelaporan;
2. Menjadi dasar bagi pimpinan satuan kerja dalam mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan dan perubahan Pagu Anggaran;
3. Sebagai dasar bagi pimpinan dalam menerapkan penilaian kinerja pengelolaan anggaran berbasis reward and punishment

Untuk memudahkan pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan keuangan, maka e-BIMA telah dibekali dengan 6 (enam) fitur utama, yaitu:

1. Pagu alokasi anggaran yang menyajikan data mutakhir Pagu Anggaran Mahkamah Agung dan setiap satuan kerja di empat lingkungan peradilan;
2. Realisasi DIPA yang menampilkan data realisasi anggaran secara berkala dan realtime;
3. Realisasi PNBP guna memantau penerimaan dan realisasinya;
4. Capaian kinerja seluruh satuan kerja dalam pengelolaan anggaran;
5. Perbendaharaan yang mencakup data pertanggungjawaban UP secara berjenjang; dan
6. Keuangan perkara yang memuat menu terkait kondisi rekapitulasi keuangan perkara.