SOP & Pedoman Organisasi dan Administrasi

Pengadilan Agama Mojokerto

Daftar Lampiran SOP

1. SOP.AS.01. Pelayanan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian Tugas Peran dan Tanggung Jawab
2. SOP.AS.02. Pengembangan Pegawai
3. SOP.AS.03. Ijin Belajar dan Tugas Belajar
4. SOP.AS.04. Pengelolaan Data Pegawai
5. SOP.AS.05. Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Pensiun, BPJS, Karis/Karsu
6. SOP.AS.06. Pengelolaan Absensi Pegawai
7. SOP.AS.07. Pengelolaan Cuti Pegawai
8. SOP.AS.08. Pengelolaan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non Teknis
9. SOP.AS.09. Kenaikan Gaji Berkala
10. SOP.AS.10. Pengelolaan Ijin Perkawinan
11. SOP.AS.11. Ijin Perceraian Bagi Pegawai
12. SOP.AS.12. Pengelolaan Pensiun Pegawai
13. SOP.AS.13. Pemberian Nilai pada Pegawai
14. SOP.AS.14. Pendelegasian Wewenang
15. SOP.AS.15. Pemberian Penghargaan pada Pegawai
16. SOP.AS.16. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negata
17. SOP.AS.17. Pengelolaan Tata Naskah Dinas
18. SOP.AS.18. Pengarsipan Naskah Dinas
19. SOP.AS.19. Penatausahaan Aset
20. SOP.AS.20. Penatausahaan Persediaan
21. SOP.AS.21. Pemeliharaan Lingkungan
22. SOP.AS.22. Pelaksanaan Kehumasan Keprotokolan
23. SOP.AS.23. Pengelolaan Perpustakaan
24. SOP.AS.24. Pencairan Anggaran
25. SOP.AS.25. Pertanggungjawaban Anggaran
26. SOP.AS.26. Penatausahaan PNBP
27. SOP.AS.27. Penyusunan Laporan Keuangan
28. SOP.AS.28. Penyusunan Rencana Program Anggaran
29. SOP.AS.29. Penyusunan SAKIP
30. SOP.AS.30. Pelaporan e-Monev dan Laporan Tahunan
31. SOP.AS.31. Pelayanan Informasi
32. SOP.AS.32. Pengelolaan Teknologi InformasiPengelolaan Teknologi Informasi

---

Lampiran Pedoman

A.	PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
	1.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.		Lampiran
	2.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.		Lampiran
	3.	Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		Lampiran
	4.	Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		Lampiran
	5.	Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		Lampiran
	6	Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama		Lampiran
	7	SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN		Lampiran
B.	PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/PEGAWAI
	1.	Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.		Lampiran
	2.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.		Lampiran
	3.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.		Lampiran
	4.	Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.		Lampiran
	5.	Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.		Lampiran
	6.	Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.		Lampiran
	7.	Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.		Lampiran
	8.	Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.		Lampiran
	9.	Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.		Lampiran
	10.	Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.		Lampiran
	11.	Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.		Lampiran
	12.	Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.		Lampiran
	13.	Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.		Lampiran
	14.	Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.		Lampiran
	15.	Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya		Lampiran
	16.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.		Lampiran
	17.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim		Lampiran
	18	Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional		Lampiran
C.	PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN
	1.	Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.		Lampiran
	2.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.		Lampiran
	3.	Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.		Lampiran
	4.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.		Lampiran
	5.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.		Lampiran
	6.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.		Lampiran
	7.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.		Lampiran
	8.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.		Lampiran
	9.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.		Lampiran
	10.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.		Lampiran
	11.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.		Lampiran
	12.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.		Lampiran
	13.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.		Lampiran
	14.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.		Lampiran
	15.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.		Lampiran
	16.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.		Lampiran
	17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.		Lampiran
	18.	Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.		Lampiran
	19.	Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.		Lampiran
D.	PEDOMAN LAINNYA
	1.	Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.		Lampiran
	2.	Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.		Lampiran
	3.	Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.		Lampiran
	4.	Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.		Lampiran
	5.	Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.		Lampiran
	6.	Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.		Lampiran
	7.	Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035		Lampiran
	8	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.		Lampiran
	9	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN		Lampiran