Oleh : H. Sofyan Zefri, S.H.I, M.S.I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari dan sering juga dalam kegiatan bisnis, sengketa atau konflik seringkali muncul. Konflik terjadi karena adanya perubahan dalam prestasi dan konflik merupakan prilaku bersaing antara dua orang atau lebih. Konflik terjadi ketika dua orang atau lebih berlomba untuk mencapai tujuan yang sama atau memperoleh sumber yang jumlahnya terbatas. Timbulnya konflik merupakan pertanda akan adanya krisis dalam hubungan manusia, dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik itu adalah mengadakan usaha untuk memperbaiki hubungan tersebut.

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Maksudnya adalah sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan diantara mereka. Sepanjang para pihak dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun, bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakan mengenai solusi pemecahan permasalahannya, maka sengketalah yang timbul.[1]

 

 

Keberadaan perbankan syariah yang dikenal sebagai perbankan Islam (Islamic Banking) telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini dapat kita lihat dari statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics) yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), sejak tahun 2011 hingga Juni 2015, menampilkan Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network) terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan 2.121 jumlah kantor, 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 327 jumlah kantor, dan 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 433 jumlah kantor.[2] Statistik ini memperlihatkan perkembangan perbankan syariah, sehingga secara kuantitas semakin banyak akad yang terbit atas produk usaha yang terjadi antara bank syariah dengan masyarakat pelaku bisnis. Meningkatnya hubungan hukum yang terjadi di lingkungan perbankan syariah sedikit banyak akan berpengaruh pula terhadap kemungkinan timbulnya sengketa antara perbankan syariah dengan nasabah sebagai pengguna jasa perbankan.

Terjadinya sengketa di bidang perbankan syari’ah, secara umum berkaitan erat dengan resiko dalam bisnis (business risk). Dan resiko (risk) pada dasarnya merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil/ proyeksi keuntungan yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima oleh bank sebagai salah satu bagian unit bisnis.[3] Sungguh pun akad kontraktual berbasis Syari’ah telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Syari’ah, namun dalam aplikasinya tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Ilmu tentang bagaimana penyelesaian sengketa telah berkembang sedemikian rupa, perkembangan ini juga menuntut lembaga penyelesaian sengketa, dalam hal ini lembaga peradilan, untuk terus melakukan inovasi guna memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, yang salah satunya melalui mediasi dalam sistem peradilan (court annexed mediation), utamanya dalam sengketa dibidang perbankan syariah yang secara normatif yuridis telah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi pada Pengadilan Agama, memiliki kekhasan, yaitu dilakukan setelah sengketa didaftar di pengadilan (connected to the court). Landasan yuridisnya diawali pada tahun 2002 dan terus mengalami perbaikan baik dalam proses maupun pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 Tentang Prosesur Mediasi di Pengadilan. [4]

Namun dari pra-riset yang penulis lakukan guna rencana penyusunan disertasi, ditemukan data sengketa perbankan syari’ah pada lembaga Peradilan Agama pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya[5], terdapat 14 (empat belas) perkara sengketa perbankan syari’ah[6], dan dari ke 14 perkara yang ada, penyelesaian perkara dalam Mediasi tidak menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga keadaan ini menyisakan tanya pada diri Penulis sebagai hakim dan Mediator Hakim bersertifkat pada Pengadilan Agama, untuk mencari karateristik mediasi yang tepat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dengan mendasarkan pada prinsip ishlah dalam bingkai maqashid al-syariah.

  1. Pokok Masalah

Berangkat dari kondisi demikian, tentunya sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, fokus studi dan permasalahan yang menarik untuk dijadikan pokok masalah dalam pembahasan ini adalah :

  1. Bagaimana karakteristik mediasi dalam sengketa di bidang perbankan syariah di Pengadilan Agama ?
  2. Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama ?
  3. Bagaimana implementasi konsep ishlah dalam sistem mediasi sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama dalam kajian maqashid al-syariah?
  4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan adanya temuan penelitian ini pada nantinya, diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan kepada praktisi hukum dan mahasiswa hukum, dan masyarakat bahwa untuk penyelesaian sengketa/konflik di bidang perbankan syari’ah dengan menggunakan lembaga peradilan, haruslah terlebih dahulu menempuh penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi yang menyatu dalam sistem peradilan (litigasi). Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah untuk acuan pengembangan teori hukum khususnya di bidang penyelesaian sengketa/konflik bidang perbankan syari’ah.

Di samping itu, temuan peneliti ini juga diharapkan bermanfaat sebagai pilihan alternatif guna mengurangi beban perkara yang menumpuk di lembaga peradilan, khususnya kasus-kasus dibidang perbankan syari’ah.

PEMBAHASAN

  1. Defensisi Mediasi Syariah

Pengertian mediasi secara umum, menurut Black Law Dictionary, adalah “mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator help disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decession on the parties”[7]. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.[8]

Lebih lanjut, para ahli resolusi konflik, telah memberikan penjelasan berkenaan dengan defenisi mediasi sebagai berikut, Lourance Bolle menyatakan, “mediation is a decision making process in which the parties are assited by a mediator; the mediator attemp to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an out-come  to which ot them can assent”[9]. Sedangkan J. Folberg dan A. Taylor, memberikan pemaknaan mediasi “…the process by which participation, together with the assistance of neutral persons, systematically isolate to dispute in order to develop option, consider alternative, and reach consencual settlement that will accomodate their needs”.[10]

Menurut Gary Goodpaster, Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerjasama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak; bahkan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem di antara mereka.[11]

Adapun menurut H. Priyatna Abdurrasyid, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator – penengah, akan tetapi tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat. Menggunakan berbagai prosedur, tehnik dan ketrampilan membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui perundingan. Mediator juga merupakan seorang fasilitator yang dalam beberapa bentuk mediasi memberikan evaluasi yang tidak mengikat mengenai nilai perselisihan yang diperlukan, tetapi tidak diberi wewenang membuat keputusan yang mengikat.[12]

Menurut Takdir Rahmadi[13], mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring[14] bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Lebih lanjut, Takdir Rahmadi menjelaskan, bahwa proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan dalam mediasi, dilakukan dengan pendekatan mufakat, dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan procedural dan substansial. [15]

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penekanan dari defenisi yang ada bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator, mediator dalam hal ini hanyalah sebagai pembantu para pihak dalam pengambilan suatu keputusan, sehingga menghasilkan outcome yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Konsep mediasi pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi, penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa, dengan dibantu pihak lain yang netral (mediator), mediator tersebut kemudian memberikan penawaran atau pengembangan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan bersama sebagai penyelesaian sengketa (win win solution). Sehingga unsur-unsur esensial mediasi yaitu : 1). Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau consensus para pihak; 2). Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator; dan 3). Mediator tidak memiliki kewenangan memutus tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Adapun yang menjadi tujuan dari lembaga mediasi secara umum adalah: (1) untuk menemukan solusi terbaik atas sengketa yang terjadi di antara para pihak, dimana solusi ini dapat mereka percayai atau jalankan dan bukan untuk mencari kebenaran atau memaksakan penegakan hukum, melainkan untuk menyelesaikan masalah; (2) mensosialisasikan dan mengembangkan konsep mediasi kepada publik, pemerintah dan organisasi dengan bekerjasama dengan berbagai institusi; (3) mendorong pemanfaatan mediasi dalam menyelesaikan sengketa pada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan semangat musyawarah; dan (4) memberikan jasa mediasi.[16]

Berdasarkan pemaknaan mediasi diatas, bila dihubungkan dengan sengketa perbankan syariah, maka dapat ditarik pengertian, bahwa mediasi syariah merupakan cara penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator yang adil, netral dan menguasai permasalahan tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta tidak berwenang untuk memutuskan.

  1. Mediasi Pada Lembaga Peradilan

Secara historis, mediasi pada lembaga peradilan berlaku sejak sejak tahun 2002, yaitu sejak diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai. Tujuannya adalah untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif, Surat Edaran tersebut mengatur antara lain:

  1. Mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar sungguh sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan selama ini.
  2. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk membantu para pihak yang berpekara untuk mencapai perdamaian.
  3. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan, untuk menjaga objektifitas.
  4. Jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang,apabila ada alas an untuk itu dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
  5. Apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangan oleh para pihak.

Kemudian, pada perkebangan selanjutnya, sejak tanggal 11 September 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai, dikukuhkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.02 tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan keluarnya PERMA ini mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai, karena dipandang belum lengkap. Pertimbangan ditetapkannya PERMA ini adalah : 1). Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan; 2) Proses mediasi lebih cepat, lebih murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan mendapatkan penyelesaian sengketa yang dihadapinya dengan memuaskan; 3) Pelembagaan proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan meaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

PERMA No.02 Tahun 2003 kemudian di revisi dengan diterbitkannya PERMA No.01 Tahun 2008, kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2008 ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini dapat dilakukan dengan menginsentifkan dan mengintegrasian proses mediasi kedalam prosedur berpekara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA No. 01 Tahun 2008, sebagai bagian beracara yang wajib ada dalam proses berperkara di pengadilan, yang berkonsekuensi, bila Hakim melanggar dan enggan untuk menerapkan mediasi, maka produk putusan hakim tersebut batal demi hukum.[17]

PERMA No. 1 Tahun 2008 ini juga mengatur secara tegas terkait jenis perkara yang dapat di upayakan mediasi, yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan Tingkat Pertama, kecuali Perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, Perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK), dan Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).[18]

Pertimbangan perlunya penerapan mediasi pada lembaga peradilan, di dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

  1. Bahwa pengitegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi suatu intrumen efektif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan.
  2. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
  3. Bahwa institusionalisasi proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman[19] telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian sengketa perkara perdata khusus, termasuk pula didalamnya sengketa dibidang perbankan syariah[20].

Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan Agama dlakukan oleh Hakim dan atau non Hakim yang memiliki sertifikat mediator, yang tentunya juga telah memahami dengan baik prinsip penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip keislaman. Disamping itu bagi institusi sendiri, penerapan mediasi dalam sistem peradilan (court annexed mediation) membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaiakan dengan cepat dan biaya ringan, transparan dan bertanggungjawab, dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara institusional dalam penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah.[21]

  1. Karakterisitik Mediasi Sengketa Perbankan Syariah.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah sebenarnya bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa. Terdapat banyak cara untuk mencapai kesepakatan perdamaian tersebut, salah satunya melalui upaya mediasi.

Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang dalam hal ini sengketa dibidang perbankan syariah, memiliki karateristik tersendiri dalam proses penyelenggaraannya, yakni : [22]

  1. Accessible, artinya bahwa setiap orang yang bergerak di bidang perbankan syariah dapat menggunakan klausul dalam akadnya, apabila terjadi silang pendapat dan atau wanprestasi akan diselesaikan melalui mediasi. Dalam mediasi sengketa perbankan syartiah penyelenggaraannya melalui prosedur yang sederhana, dan dalam proses penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu lama dengan karateristik yang saling menguntungkan dan dengan prinsip win win solution.
  2. Voluntery, bahwa setiap orang yang mengambil bagian dalam proses mediasi terkait sengketa perbankan syariah, harus sepakat dan dapat memutuskan setiap saat apabila ia menginginkan, mereka tidak dapat memaksa untuk dapat menerima suatu hasil mediasi apabila di amerasa hasil mediasi tidak mengungtungkan atau memuaskan dirinya.
  3. Confidential, artinya para pihak dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi secara percaya diri dan tidak dalam kondisi tertekan, serta masing-masing pihak merasa bebas untuk menyatakan apa saja dan menjadi terbuka untuk kepentingan mediasi.
  4. Fasilitative, bahwa mediasi dalam sengketa perbankan sayariah merupakan kreativitas dan pendekatan pemecahan masalah terhadap persolan yang dihadapi dan bergantung pada mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan tetap dan tidak memihak.

Dari karekateristik mediasi perbankan syariah diatas, menunjukkan bahwa dalam pelakasanaan mediasi perbankan diperlukan sikap keterbukaan, kepercaayaan dan kejujuran para pihakn dalam proses mediasi, disamping pula peran mediator dalam memberikan solusi terbaik, guna menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi, yaitu dengan mengimplementasikan konsep ishlah dalam setiap solusi yang ditawarkan.

  1. Peran Mediator Dalam Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan.
  2. Redifinisi Mediator Sengketa Perbankan Syariah.

Menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) RI. No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam ketentuan pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa “Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna membantu mencari berbagai macam kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Dari pengertian di atas bila dipahami dengan Peran mediator dalam sengketa perbankan syariah di pengadilan, maka dapat ditarik pengertian sebagai berikut : Mediator adalah pihak netral yang memiliki sertifikat mediasi (hakim dan/atau non hakim), dan memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, untuk membantu para pihak yang sedang bersengketa dalam perkara dibidang perbankan syariah, guna mencari berbagai macam kemungkinan untuk diselesaikan secara damai berdasarkan prinsip ishlah dalam bingkai Maqashid al-Syariah , secara mufakat dan atas kesadaran masing-masing pihak.

Mediator dalam sengketa perbankan syariah, seharasnya memposisikan diri sebagai berikut :

  1. Mediator tidak boleh melakukan penilaian tentang siapa yang benar dan siapa yang salah diantara para pihak yang sedang bersengketa.
  2. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses mediasi guna mencari berbagai macalam solusi alternatif, tanpa menggunakan cara memutus dan atau memaksakan suatu penyelesaian tertentu.
  3. Mediator memposisikan diri sebagai fasilitator yang memandu dan memperlancar dan mengarahkan jalannya perundingan yang berlangsung antara para pihak yang bersengketa.

 

  1. Peran Mediator Dalam Proses Mediasi.

Berbagai peran mediator dalam proses mediasi sengketa perbankan syariah secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut :[23]

  1. Mengontrol jalannya proses mediasi da menegaskan aturan dasar yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak.
  2. Mempertahankann struktur dan momentum dalam proses mediasi melalui jalan negoisasi terhadap pihak-pihak.
  3. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak.
  4. Menerangkan proses mediasi dan menjelaskan kepada para pihak dalam komunikasi selama berlangsungnya proses mediasi
  5. Menguatkan suasana komunikasi
  6. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi kenyataan yang harus diterima.
  7. Memfasilitasi creatif problem solving, diantara para pihak.
  8. Mengakhiri proses mediasi bilamana dirasakan sudah tidak lagi produktif untuk diteruskan.

Dalam proses mediasi, mediator menjalankan peran umtuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. Prinsip ini kemudian menuntut mediator memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bidang-bidang keilmuan terkait yang menjadi pokok persengketaan oleh para pihak. Selain itu peran mediataor adalah membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan, antara lain dengan cara penyampaian saran-saran substanstif tengtang pokok sengketa.[24]

  1. Langkah Strategis Mediator

Keberadaan mediator dalam menjalankan proses mediasi sengketa perbankan syariah di lembara peradilan agama sangat lah penting, sebab ia memiliki peran besar dalam menciptakan perdamaian. Sebagai seorang fasilitator dalam proses mediasi senantiasa berada dalam posisi menengahi dalam sengketa. Adapun langkah strategis mediator dalam proses mediasi sengketa perbankan syariah adalah sebagai berikut :

  1. Mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda agar mencapai titik yemu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalah persengketaan perbankan syariah.
  2. Membatu para pihak yang bersengketa dalam perkara perbankan syariah untuk memahami persepsi masing-masing pihak.
  3. Mempermudah para pihak untuk saling memberikan informasi
  4. Mendorong para pihak yang bersengketa dibidang perbankan syariah untuk berdiskusi, bernegoisasi dengan suasanansejuk dan menjauhkan diri dari sikap emosi
  5. Mendorong para pihak yang bersengketa dibidang perbankan syariah untuk mewujudkan perdamaian dengan hasil win win solution terhadap perbedaan kepentingan dan persepsi.
  6. Fungsi Mediator

Fungsi mediator sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa dibidang perbankan syariah di pengadilan agama adalah:

  1. Sebagai katalisator

Kehadiran mediator dalam sengketa perbankan syariah pada proses perundingan akan mampu mendorong lahirnya suasana yang kondusif dan kontruktif bagi diskusi, dan bukan sebaliknya justru memicu terjadinya salah paham dan polarisasi antara para pihak, walaupun dalam praktik dapat saja setelah proses perundingan para pihak tetap mengalami polarisasi. Dengan demikian maka fungsi mediator adalah untuk mempersempit terjadinya polarisasi.

  1. Sebagai pendidik

Mediator sengketa perbankan syariah harus memahami kehendak aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak, sehingga mediaor harus menerjunkan dirinya dalam dinamka perbedaan diantara para pihak agar ia mampu menangkap alasan-alasan pada pihak untuk menerima atau menyetujui usulan.

  1. Sebagai penerjemah

Cara bagaimana mediator dalam sengketa perbankan syariah berusaha untuk menyampaikan dan merumuskan usulan suatu pihak kepada pihak lainnya dengan bahasa yang mudah dipahami.

  1. Sebagai narasumber

Mediator dalam sengketa perbankan syariah harus mampu mendayagunakan manfaat sumber-sumber informasi yang ada, sebab dalam mediasi perkara ekonomi syariah jangan sampai menjadikan energi terkuras yang menyebabkan perhelatan tidak efektif.

  1. Penyandang berita jelek (reframing)

Mediator dalam sengketa perbankan syariah harus menyadari bahwa dalam proses mediasi para pihak bisa jadi bersikap emosional. Sikap ini akan muncul biasanya ketika para pihak saling berdebat dan menolak usulan pihak lain. Dalam hal ini mediator dapat mengupayakan kaukus untung menampung beberapa putusan dan menghindari sikap emosional yang berkelanjutan (konflik fisik)

  1. Sebagai agen realitas.

Mediator dalam sengketa perbankan syariah harus berusaha memberi peringatan secara terus terang kepada para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin dicapai melalui perundingan.

  1. Implementasi Konsep Ishlah dalam Mediasi Perbankan Syariah (Kajian Maqashid al Syariah)
  2. Pengertian Ishlah Dalam Bingkai Maqashid al Syariah.

Secara bahasa, akar kata ishlah berasal dari lafazh صلا حا – یصلح – صلح yang  berarti “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata ishlah merupakan bentuk mashdar dari wazan إفعال yaitu dari lafazh إصلاحا – یصلح – اصلح , yang berarti memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata صلاح merupakan lawan kata dari فساد /سیئة (rusak). Sementara kata اصلح biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.

Secara istilah, term ishlah dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.[25] Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, ishlah dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sementara menurut ulama fikih, kata ishlah diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.[26]

Sedangkan Maqashid Syari’ah ditinjau dari lughawi (bahasa), maka terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari’ah. Maqashid adalah bentuk jama’ dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari’ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.[27]

Pengertian maqashid al syari’ah sebagaimana disebutkan diatas agaknya mendorong para ahli hukum islam untuk memberi batasan syariah dalam arti istilah yang langsung menyebut tujuan syariah secara umum. Hal ini dapat diketahui oleh Syaltut bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia baik sesama muslim maupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan [28]

Kaitan dengan maqashid syari’ah tersbut, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda yaitu maqashid syari’ah, al-maqashid al-syar’iyyah fi al-syari’ah, dan maqashid min syar’i al-hukm. Walau dengan kata-kata yang berbeda, manurut Asafri Jaya Bakri mengandung tujuan yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Sebagaimana ungkapan al-Syatibi:Sesungguhnya syari’at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat” dan “Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba”.[29] Dengan demikian, memberikan pengertian bahwa kandungan maqashid al-syari’ah adalah kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah, dikalangan ulama ushul fiqh adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, disebut juga dengan asrar asy-syari’ah yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[30]

Oleh karena itu, Asafri Jaya Bakri memandang bahwa kandungan maqashid syari’ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui maqashid syari’ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai susuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang di syari’atkan Tuhan terhadap manusia.[31]

Menurut Abdul Manan, Maqashid al Syariah dalam arti al-syari’ mengandung 4 aspek, yaitu : pertama , tujuan amal dari syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ini berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid al-syari’ah; kedua, syariah sebagai sesuaitu yang harus dipahami dan ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariah dalat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang diakndungnya; ketiga, syariah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan; keempat, tujuan syariah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum dan ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terdapa dalam hukum Allah SWT. Dalam istilah yang lebih tegas lagi bahwa aspek tujuan syariah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.[32]

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Aspek pertama sebagai inti tersebut dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada dibawah lindungan hukum Allah, lepas dari kekangan hawa nafsu sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syari’at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti dapat diwujudkan.[33]

Dari beberapa aspek di atas, maka menurut Asafri Jaya Bakri bahwa aspek pertama sebagai aspek inti, karena aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari’at oleh Tuhan yaitu kemaslahatan dunia dan akhirat. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari’at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.[34] Sebagaimana dikatakan oleh al-Ghazali bahwa kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur tujuan syarak dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima aspek syara’ tersebut meliputi : [35] 1) agama, (حفط الذي), 2) jiwa, (حفط النفس), 3) akal, (حفط العقل), 4) keturunan, (حفط النسل) dan 5) harta, (حفط المال).

Dengan demikian, menurut hemat penulis, mengkaji konsep Ishlah dalam bingkai maqashid al-syariah, yang kemudian dihubungkan dengan perkembangan bisnis perbankan yang berbasis syari’ah dewasa ini, dengan berbagai problem baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat, sebagai suatu keniscayaan. Sehingga perlu adanya kajian mendalam dan penyelesaian dalam aspek sengketa hukumnya yang relevan dengan mengedepankan maqashid al-syari’ah itu sendiri, yaitu dengan konsep ishlah (perdamaian) melalui mediasi perbankan.

  1. Implementasi Konsep Ishlah dalam Mediasi Perbankan Syariah

Konsep ishlah, bila dianalisa melalui kajian maqashid al-syari’ah, dan dihubungkan konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, menurut hemat penulis, menghasilkan suatu rumusan sebagai berikut :

  1. Bahwa Ishlah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar, sehingga ishlah dalam hal ini merupakan tujuan dari segala aktivitas kehidupan, yaitu memperoleh ridlo Allah SWT, hal ini sebagaimana terkandung dalam al-Quran surat Annisa ayat 114 :

* žw uŽöyz ’Îû 9ŽÏVŸ2 `ÏiB öNßg1uqôf¯R žwÎ) ô`tB ttBr& >ps%y‰|ÁÎ/ ÷rr& >$rã÷ètB ÷rr& £x»n=ô¹Î) šú÷üt/ Ĩ$¨Y9$# 4 `tBur ö@yèøÿtƒ šÏ9ºsŒ uä!$tóÏFö/$# ÏN$|ÊósD «!$# t$öq|¡sù ÏmŠÏ?÷sçR #·ô_r& $\K‹Ïàtã ÇÊÊÍÈ

Artinya “tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”

 

  1. Ishlah merupakan norma dasar di dalam menghadapi setiap sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beriman. Sumber teori ishlah adalah surat al-Hujurat ayat 9 dan 10, yang berbunyi :

bÎ)ur Èb$tGxÿͬ!$sÛ z`ÏB tûüÏZÏB÷sßJø9$# (#qè=tGtGø%$# (#qßsÎ=ô¹r’sù $yJåks]÷t/ ( .bÎ*sù ôMtót/ $yJßg1y‰÷nÎ) ’n?tã 3“t÷zW{$# (#qè=ÏG»s)sù ÓÉL©9$# ÓÈöö7s? 4Ó®Lym uäþ’Å”s? #’n<Î) ̍øBr& «!$# 4 bÎ*sù ôNuä!$sù (#qßsÎ=ô¹r’sù $yJåks]÷t/ ÉAô‰yèø9$$Î/ (#þqäÜÅ¡ø%r&ur ( ¨bÎ) ©!$# =Ïtä† šúüÏÜÅ¡ø)ßJø9$# ÇÒÈ   $yJ¯RÎ) tbqãZÏB÷sßJø9$# ×ouq÷zÎ) (#qßsÎ=ô¹r’sù tû÷üt/ ö/ä3÷ƒuqyzr& 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# ÷/ä3ª=yès9 tbqçHxqöè? ÇÊÉÈ

Artinya : (9). dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (10). orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

 

Bahwa sengketa yang terjadi antara orang yang beriman harus diselesaikan dengan ishlah (فأصلحوا). Oleh karena itu, menurut al-Quran ishlah merupakan haq Allah yang bersifat taa’budi yang harus dita’ati oleh orang mu’min ketika menghadapi sengketa, sedangkan haq insaniah-nya adalah teknis melaksanakan ishlah baik berupa metode, syarat dan kewenangan dalam forum ishlah. Diperingatkan oleh al-Quran bahwa perintah ishlah (faaslihu) itu bukan hanya ditujukan kepada orang/lembaga yang berwenang mengadakan ishlah melainkan juga menjadi kewajiban para pihak yang berperkara.

  1. Perintah ishlah dalam rangka memelihara hubungan baik antara orang-orang yang beriman disebabkan hubungan antara orang-orang yang beriman adalah saudara berdasarkan surat al-hujurat ayat 10 (انما المؤمنون اخوة فاصلحوا …). artinya bahwa Hubungan persaudaraan antara orang mu’min itu diikat oleh hubungan iman (agama). Sehingga apabila terjadi sengketa antara orang mu’min, maka ingatlah bahwa kalian bersaudara seiman yang derajatnya lebih tinggi daripada sekedar hubungan persaudaraan seketurunan (senasab). Oleh karena itu, berdamailah jika bersengketa dengan orang mu’min sebab ishlah dengan orang mu’min merupakan bentuk ketaqwaan kepada Allah yang pelakunya akan mendapat rahmat (لعلكم ترحمون).

Demikian pula bila dihubungkan dengan konsep mediasi, bahwa para pihak yang bersengketa hendaklah melakukan ishlah, sebab persengketaan itu terjadi antara orang-orang beriman yang merupakan saudara seagama. Jika para pihak yang bersengketa berhasil didamaikan, maka mereka akan mendapat rahmat Allah.

  1. Sebagai batasan, bahwa Ishlah diberlakukan kepada masalah sengketa yang bertujuan bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Penyelesaian sengketa dengan ishlah ditujukan pada masalah sengketa yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang diperintahkan oleh agama. Jika perselisihan dan pertikaian yang terjadi untuk mengharamkan yang halal, maka ishlah tidak dapat dilakukan.
  2. Keberhasilan ishlah ditentukan oleh mushlih (juru damai/mediator). Kriteria yang seorang mushlih adalah taqwa, khauf, kharismatik, faqih dan memahami masalah yang disengketakan.
  3. Kriteria sulh adalah kembali kepada keadaan semula. Jika terjadi sengketa antara pihak bank dan nasabah, maka kriteria sulhnya adalah kembali kesepakatan awal sebagaimana adanya. Oleh karena itu, kriteria keberhasilan mediasi di peradilan agama dalam sengketa perbankan syariah terletak pada kembalinya para pihak pada kegiatan bisnis, yaitu kembali kepada keadaan aturan yang diatur di dalam kontrak perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Faaslihu merupakan perintah yang ditujukan kepada penguasa atau yang memiliki kekuasaan, baik kekuasaan politik, dalam hal ini negara yang diwakili oleh peradilan, maupun oleh tokoh masyarakat dan ulama yang memiliki kekuasaan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Kalimat faashlihu juga menunjukkan bahwa sebelum sengketa diselesaikan di peradilan selesailkanlah melalui Oleh karena itu ishlah merupakan pintu pertama penyelesaian sengketa.

Atas dasar pertimbangan diatas, kemudian lahirlah suatu kaidah hukum yang merupakan dasar penyelesaian dari setiap sengketa yang terjadi dalam aktivitas perbankan syariah, yang juga menjadi patokan awal dalam pelaksanaan mediasi sengketa perbankan syariah di lembaga peradilan agama, dengan mengacu kepada maqosid al-syariah, yaitu :

الاصل في حال المنازعات الاصلاح

“Pada dasarnya penyelesaian perselisihan itu dilakukan dengan cara damai”

KESIMPULAN dan PENUTUP

Sebagai penutup, dari apa yang telah penulis uraiakn diatas dapat lah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

  1. Latar belakang lahirnya kebijakan peraturan mengenai mediasi di Peradilan Agama adalah (a) adanya manfaat yang dapat diperoleh jika mediasi dijadikan sarana di dalam penyelesaian sengketa, yaitu proses mediasi dapat mengatasi masalah penumpukan perkara, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, pemberlakuan mediasi dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan, (b) Trend penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia. (c) ketetapan adanya upaya damai dalam peraturan perundang-undangan. (d) masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang suka berdamai. Sehingga dalam tahap ini peran mediator sangatlah menentukan, dan untuk persiapan tersebut diperlukan mediator yang sersertifikat dan memiliki keahlian khusus serta memiliki pemahamann penyelesaian sengketa perbankan syariah.
  2. Pelaksanaan mediasi dalam sengketa di bidang perbankan syariah di Pengadilan Agama merupakan suatu proses yang memfokuskan kepada pencarian suatu kesepakatan melalui perdamaian (ishlah) secara mufakat untuk mengakhiri sengketa yang terjadi, bukan pada pencarian kebenaran dan atau dasar hukum yang perlu diterapkan.
  3. Implementasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama dilakukan dengan dua cara, yaitu mediasi awal litigasi, dan mediasi selama litigasi. Konsep yang diemban dalam proses mediasi di pengadilan agama adalah ishlah (perdamaian) dengan menitik beratkan pada penyelesaian sengketa yang terjadi, yang mana penyelesaian sengketa melalui Ishlah, merupakan salah satu aspek penting dalam kajian maqashid al-syariah, yaitu perlindungan terhadap Agama, Akal dan Harta.

 

Wallahu a’lam bi al- sowab ..

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Adurrasyid, H. Priyatna, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002)

Aynayni, Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-, al-Bidãyah fi Syarh al-hidãyah, (Beirut: Dar al-Fikr, tp,th)

Bakri, Asafri Jaya, “Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)

Black, Henry Campbel,  Black Law Dictionary (sixth edition), USA: St. West Publishing Co. 1990)

Bolle, Laurance, Mediation ; principles, process and practice (New York : tp, 1996)

Dahlan, Abdul Aziz dan dkk, “Ensiklopedi Hukum Islam”, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove, 1996)

Goodpaster, Gary, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 9: Panduan Negosiasi Dan Mediasi, (Jakarta: Proyek ELIPS,1999)

Joses, Jimmy S, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta: Visimedia, 2011)

Jurnal Varia Peradilan No. 355 edisi bulan Juni 2015

Ka’bah, Rifyal, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2013)

Muhammad, Menejemen Bank Syari’ah (Yogyakarta : UPP AMD YKPN, tt).

Pramono, Nindyo, 2007, Lembaga Mediasi Perbankan Independen dan Mediasi Perbankan Oleh BI (Temporary), Makalah pada Diskusi Terbatas Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia & Pembentukan Lembaga Mediasi Independen, Kerjasama Bank Indonesia dan Magister Hukum UGM, Denpasar, 11 April 2007.

Rahmadi, Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: PT  Rajagrafindo Persada, 2010)

Syaltut, Muhammad, Islam, Aqidah wa Syariah (Dar al-Qalam: Al-Qahirah Mesriyyah, 1996)

Taylor, J. Folberg and A., Mediation : A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation, (Cambrider : Cambride University Press, 1987)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Dept. Pendidikan dan Kebudayaan, 1988)

Usman, Rachmadi, Pilihan Penyelsaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti).

  1. Van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), Encyclopedia of Islam, (Leiden: E.J. Brill, 1990)

 

 

 

[1] Rachmadi Usman, Pilihan Penyelsaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 1-2

[2] Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics) – Juni 2015, http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Juni%202015.pdf hlm 1 – 2, di akses tanggal 20 November 2015.

[3] Muhammad, Menejemen Bank Syari’ah (Yogyakarta : UPP AMD YKPN, tt), hlm. 309-317. Resiko tersebut meliputi : Resiko kredit (credit risk/ defauld risk) merupakan resiko akibat kegagalan atau ketidak mampuan kreditur untuk mengembalikan jumlah pinjaman beserta nisbah (margin) sesauai dengan jangka waktu yang telah ditentukan; Resiko investasi (investment risk) berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat penurunan nilai pokok dari porto folio surat berharga ; Resiko likuiditas (liquidity risk) yaitu resiko yang mungkin dialami oleh pihak bank untuk memenuhi kebutuhan lekuiditasnya dalam rangka memenuhi kpermintaan kredit dan semua penarikan dana oleh peabung pada suatu waktu; Resiko oprasional (operating risk) yaitu berkenaan dengan kemungkinan kerugian dari operasi bank bila terjadi penurunan keuntungan yang disebabkan struktur biaya operasional bank, atau karena terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang diperkenalkan; Resiko penyelewengan (fraud risk) yaitu resiko yang berkaitan dengan kerugian-kerugian dikarnakan ketidak jujuran, penipuan, moral hazart; Resiko fudisia (fiduciary risk) yaitu yang timbul apabila bank dalam usahanya memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat, baik untuk individu maupun badan usaha.

[4] Mediasi dalam proses hukum acara perdata dilihat dari segi administrasi akan mengurangi tekanan perkara di pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu (karena tidak ada ketergesa-gesaan), efektif, efisien dan mudah dikontrol. Lihat dalam Bagir Manan, “Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara serta Kegamangan masyarakat terhadap Keberadaan lembaga Peradilan,” sambutan Ketua Mahkamah Agung RI. Pada Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. (22 Agustus 2003) hlm. 4

[5] Di olah dari Data Laporan Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sejak tahun 2008 sampai dengan 2015..

[6]  14 (empat belas) perkara sengketa perbankan syariah tersebut pada Pengadilan Agama sebagai berikut : yaitu Pengadilan Agama Gresik 1 kasus, Pengadilan Agama Jember 1 kasus, Pengadilan Agama Kediri Kodya 2 kasus, Pengadilan Agama Madiun Kodya 1 kasus, Pengadilan Agama Malang Kabupaten 1 kasus, Pengadilan Agama Malang Kodya 1 kasus, Pengadilan Agama Mojokerto 2 kasus, Pengadilan Agama Pamekasan 1 kasus, Pengadilan Agama Sidoarjo 1 kasus, dan Pengadilan Agama Surabaya 3 kasus.

[7]. Henry Campbel Black,  Black Law Dictionary (sixth edition), USA: St. West Publishing Co. 1990)

[8] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Dept. Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569.

[9] Laurance Bolle, Mediation ; principles, process and practice (New York : tp, 1996), hlm. 1.

[10] J. Folberg and A. Taylor, Mediation : A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation, (Cambrider : Cambride University Press, 1987), hlm. 7

[11] Gary Goodpaster, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 9: Panduan Negosiasi Dan Mediasi, (Jakarta: Proyek ELIPS,1999), hlm. 241-242

[12] H. Priyatna Adurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), hlm. 23

[13] Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: PT  Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 12-13.

[14] Jimmy Joses S, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 27.

[15] Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa,…  hlm. 12

[16] Nindyo Pramono,  Lembaga Mediasi Perbankan Independen dan Mediasi Perbankan Oleh BI (Temporary), Makalah pada Diskusi Terbatas Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia & Pembentukan Lembaga Mediasi Independen, Kerjasama Bank Indonesia dan Magister Hukum UGM, Denpasar, 11 April 2007, hal 3.

[17] Lihat PERMA R,I No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2 ayat 3,

[18] Ibid,  Pasal 4

[19] Pasal 18 Undang-Undanh No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

[20] Lihat ketentuan  dalam pasal 49 dan  penjelasannya, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

[21] Mediasi dalam proses hukum acara perdata dilihat dari segi administrasi akan mengurangi tekanan perkara di pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu (karena tidak ada ketergesa-gesaan), efektif, efisien dan mudah dikontrol. Lihat dalam Bagir Manan, “Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara serta Kegamangan masyarakat terhadap Keberadaan lembaga Peradilan,” sambutan Ketua Mahkamah Agung RI. Pada Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. (22 Agustus 2003) hlm. 4

[22] Ahmad Mujahidin, Karateristik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah, dalam Varia Peradilan Np, 355 Juni 2015, hlm. 57.

[23] Ahmad Mujahidin, Karakteristis … hlm. 56.

[24] Ibid.

[25] E. Van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), Encyclopedia of Islam, (Leiden: E.J. Brill, 1990), Jil. IV, h. 141.  Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, al-Bidãyah fi Syarh al-hidãyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), Jil. 9, h. 3.

[26] Abu Muhammad  Mahmud  Ibn Ahmad al-Aynayni, al-Bidãyah fi Syarh al-hidãyah,(Beirut: Dar al-Fikr, t,th), Jil. 9, h. 3.

[27] Asafri Jaya Bakri, “Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

[28] Muhammad Syaltut, Islam, Aqidah wa Syariah (Dar al-Qalam: Al-Qahirah Mesriyyah, 1996). Hlm. 12

[29] Asafri Jaya Bakri, “Maqashid Syari’a…,  hlm. 63-64.

[30] Abdul Aziz Dahlan dan dkk, “Ensiklopedi Hukum Islam”, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove, 1996), hlm. 1108.

[31] Asafri Jaya Bakri, “Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi”, hlm. 65-66.

[32] Ibid.

[33] Ibid,.. hlm 71

[34] Ibid.

[35] Ahmad Dahlan dan dkk, “Ensiklopedi Hukum Islam”,  hlm. 1144.