PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (Mou)

ANTARA

PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO DENGAN

KANTOR POS MOJOKERTO, PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO (PERSERO) Tbk, PT. RADIO MAJA FM MOJOKERTO DAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO

 

Rabu, 11 April 2018 Pukul 13.00 Wib bertempat di aula Pengadilan Agama Mojokerto berlangsung acara penandatanganan Memorandum Of Understanding (Mou) antara Pengadilan Agama Mojokerto dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Mojokerto, PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Cabang Mojokerto, PT. Radio Maja FM Mojokerto, dan Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Mojokerto (Hj. Ati Khoiriyah, S.H, M.H), Pimpinan Kantor Pos Mojokerto (Yohanes Teguh Santoso), Pimpinan PT BTN Tbk. Mojokerto (Rabono), Direktur PT. Radio Maja FM Mojokerto (Ady Setiarto), dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto (Mashudy Hermawan, S.H., M.Pd., M.Pd.I) dan segenap undangan serta seluruh karyawan karyawati Pengadilan Agama Mojokerto.

MoU Pengadilan Agama Mojokerto dengan Kantor Pos Mojokerto yaitu tentang kerjasama penerimaan setoran panjar biaya perkara, setoran PNBP, layanan nazegelen. penjualan materai, pengiriman weselpos dan surat Pengadilan Agama Mojokerto

MoU Pengadilan Agama Mojokerto dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., yaitu tentang penggunaan produk dan jasa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berupa Giro Penampung Setoran Biaya Panjar Perkara

MoU Pengadilan Agama Mojokerto dengan PT. Radio Maja Pari Indah Suara Mojokerto (Radio Maja Fm 100.7 Mojokerto) tentang penyiaran (iklan baca) panggilan para pihak berperkara pada Pengadilan Agama Mojokerto yang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia

Sedangkan Nota Kesepahaman Mou antara Pengadilan Agama Mojokerto dengan Fakultas Hukum Universitas Mayjen Sungkono yaitu tentang pratikum lapangan mahasiswa, peningkatan dan pengembangan SDM, bimbingan penelitian serta pengembangan kurikulum program studi.

Sebagai lembaga jasa  pelayanan publik yang melayani kebutuhan hukum masyarakat, maka sudah menjadi keharusan Pengadilan Agama Mojokerto memberikan pelayanan prima (Excellent service) kepada masyarakat khususnya pencari keadilan, terlebih lagi di era reformasi dan supremasi hukum, peradilan harus mampu menjawab image negatif masyarakat. Adanya anggapan publik bahwa  birokasi hukum demikian berbelit oleh karena itulah maka pelayanan prima menjadi salah satu penegasan misi Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pengejawantahan misi Mahkamah Agung dalam memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan dalam rangka mencapai visinya yaitu Terwujudnya Peradilan yang Agung.

Dengan adanya penandatangan MoU ini, maka hal tersebut menjadi salah satu langkah awal untuk mewujudkan layanan prima One Stop Service sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat  pencari keadilan kepada Pengadilan akan meningkat. Tim IT